Custom Search

Minggu, 30 September 2012

Undang-Undang No 35 Tahun 1956 tentang Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir di sini.

Sumber: Hukumonline.com

Undang-Undang No 34 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Hukumonline.com

Undang-Undang No 33 Tahun 1956 tentang Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan dan Persekutuan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1956 tentang Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 Nomor 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan dan Persekutuan di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 31 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Sabtu, 29 September 2012

UU No 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan UU No 76 Tahun 1954

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1954 di sini.

Sumber: ristek,go.id

Undang-Undang No 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 27 Tahun 1956 tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum Dalam Tarip Bea Masuk

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1956 tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum Dalam Tarip Bea Masuk di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan RI Pada Badan Keuangan Internasional

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Jumat, 28 September 2012

Undang-Undang No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1956 tentang Penetapan UU Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat RIS Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 21 Tahun 1956 - Penetapan UU Darurat No 4 Tahun 1955 - Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah Sebagai UU

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Kamis, 27 September 2012

Undang-Undang No 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1956 Tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi No 98 Organisasi Perburuhan Internasional Mengenai Masa Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi No 98 Organisasi Perburuhan Internasional Mengenai Masa Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tanaman Indische Tariefwet

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1956 Tentang Perubahan dan Tanaman Indische Tariefwet di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1956 Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Rabu, 26 September 2012

Undang-Undang No 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan DPRD dan DPD Peralihan

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan DPRD dan DPD Peralihan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 Tentang Pembelanjaan Pensiun di sini.

Sumber: HukumOnline.com